BeritaTapanuli.com, Tobasa – Pengembangan pariwisata Danau Toba yang digawangi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) ternyata masih memiliki polemik dan masih belum berhasil sepenuhnya.
Tidak ingin hal itu berlarut larut, sehingga Menteri Koordinator dan Kemaritan Luhut Binsar Panjaitan menggelar pertemuan di Institute Teknologi DEL Sitoluama, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Toba Samosir, Sabtu (7/9/2019) siang.
Dalam pertemuan melibatkan tokoh adat (Raja Bius) terkait pembahasan konflik antara BPODT, Pemkab Tobasa dengan warga masyarakat adat, Raja Bius Motung Siopat Marga, juga kelompok marga Butarbutar dari Dusun Sileang-leang, Sigapiton.
Buntut panjang persoalan tersebut ditandai dengan tidak ‘clean and clearnya’ lahan 386, 5 Ha, di lokasi yang saat ini difokuskan pembangunan resort, hotel dan lain-lain.
Padahal sebelumnya, sempat dilaporkan oleh Pemkab, dan BPODT kepada Presiden Joko Widodo bahwa lahan tersebut sudah clean and clear.
Pernyataan itu disanggah Raja Bius Motung Siopat Marga, juga kelompok marga Butarbutar dari Dusun Sileang-leang, Sigapiton.
Hingga saat ini pihak-pihak bersangkutan hingga pemangku kebijkan masih sedang menunggu berjalannya pertemuan.
Berdasarkan hal itu, Menko Maritim menggelar pertemuan dengan masyarakat. Namun, permasalahan yang dibahas masih sebagian dari masalah yang ada.
Menteri Luhut Binsar Panjaitan menggelar pertemuan dengan masyarakat dari tiga desa, yakni Desa Motung, Desa Sigapiton dan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.
Luhut membahas pembukaan jalan di dalam lahan seluas 386,5 hektar yang akan dikelola oleh BODT untuk menjadi pusat pariwisata Danau Toba.
“Jadi hari ini kita hanya membahas pembukaan jalan inilah. Jangan bahas yang lain dulu, soalnya jalan ini harus dibuka hari Senin,” ujar Sekretaris Daerah Toba Samosir, Audy Murpi Sitorus.
Pembukaan jalan ini direncanakan sepanjang 1,9 kilometer dengan lebar 18 meter. Jalan ini dibuka dari The Caldera Nomadic Toba hingga ke Batu Silali, Desa Sigapiton.
Sebelumnya pembukaan jalan ini sempat menuai penolakan dari masyarakat karena jalan tersebut melewati daerah perkuburan dan juga perladangan masyarakat.
Namun setelah dilakukan negosiasi, pembangunan jalan ini akhirnya dapat dimulai setelah pemerintah memenuhi permintaan masyarakat, diantaranya mengganti rugi tanaman masyarakat dan juga memindahkan jalan tersebut dari daerah perkuburan.
“Jadi permintaan kami pak, perkuburan itu jangan sampai dipindahkan. Kami tidak iklas jika perkuburan itu dipindahkan demi pembangunan jalan ini,” ujar Togi Mangatas Butarbutar yang menangis dalam pertemuan itu.
Mendengar permohonan itu, Luhut langsung dengan tegas akan menjamin bahwa masyarakat tidak akan dirugikan.
Dia bahkan mengatakan bahwa tim appraisal dari Kementerian Keuangan akan turun untuk menghitung nilai tanaman masyarakat yang dilalui jalan yang akan dibuka.
Selain itu, jalan yang semula direncanakan melewati pekuburan akan digeser agar tidak melalui pekuburan tersebut.
“Masyarakat tidak akan dirugikan. Saya jaminannya asal itu sesui aturan,” ujarnya menanggapi permohonan masyarakat. (sumber: tribun-medan.com)
