Menghadapi Era 4.0, Kementerian PPPA Gelar Rapat Koordinasi Nasional

  • Whatsapp

BERITATAPANULI.COM, JAKARTA – Dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan internet, big data , dan intelegensi artifisial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan PPPA (Rakornas PPPA) 2019.

Dengan tema “Menuju Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0”, Kemen PPPA memanfaatkan teknologi video conference untuk berdialog dengan para pimpinan Dinas PPPA dari 34 provinsi.

“Sudah saatnya kita lakukan reformasi birokrasi Kemen PPPA 4.0. Demi mewujudkannya, hal yang harus kita lakukan adalah kolaborasi, inovasi, dan memanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan harus dilakukan dengan bertumpu pada cara berpikir yang sistemik, mempunyai platform, dan mengembangkan ekosistem. Maka, pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dalam mendekatkan pusat dan daerah demi terwujudnya harmonisasi,” tutur Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

Lebih lanjut Pribudiarta menjelaskan, dalam mengembangkan ekosistem, kita harus mampu berpikir besar bagaimana dampak dari sebuah program dan kebijakan yang kita lakukan bagi masyarakat luas.

Baca juga  Wakil Bupati Taput Pimpin Upacara Hardiknas.

Salah satu inovasi di internal Kemen PPPA adalah dengan mengembangkan Talent Management yang dimulai dari proses rekrutmen SDM yang kreatif dan memberikan nilai tambah.

Dalam kegiatan tersebut, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kemen PPPA juga mendapatkan sertifikasi ISO 27001 : 2013 . SIMFONI PPA merupakan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota secara up to date, real time dan akurat.

Dalam proses dialog melalui video conference, Kepala Dinas PPPA Sulawesi Utara, Mieke Pangkong bercerita bahwa data dari SIMFONI PPA dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pembangunan PPPA di daerah. Dinas PPPA Sulawesi Utara juga telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kominfo dalam mengembangkan Command Center yang diharapkan dapat berintegrasi dengan SIMFONI PPA. Mieke juga berharap agar Pemerintah Pusat, utamanya Kemen PPPA dapat melakukan pertemuan seperti ini dengan para pengambil kebijakan di daerah, yakni gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia demi mempercepat pembangunan PPPA.

Baca juga  Putri Wartawan Terobos Bupati Demi Kuliah

“Kami berharap dengan pemanfaatan teknologi, salah satunya dengan video conference pada Rakornas PPPA kali ini mampu mempererat komunikasi antara pusat dengan daerah, menyelesaikan banyak hal yang lebih produktif, dan mengurangi berbagai macam hambatan terkait perempuan dan anak yang biasanya kita temui karena perbedaan waktu dan jarak. Kita juga harus saling bahu membahu untuk merespon apa yang bisa dilakukan untuk mencapai “impian bersama” yaitu  “terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia,” tutup Pribudiarta. (BT)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan