BeritaTapanuli.com, Taput – Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Parsaoran Hutagalung didampingi Inspektur Manoras Taraja dan Kepala BPKPAD James Simanjuntak menerima sebanyak 27 Sertipikat aset tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Taput Rosma Magdalena, bertempat di Balai Data Kantor Bupati Taput, Tarutung. (Kamis, 27/08/2020)
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKPAD melaporkan kepada Bupati Taput terkait pelaksanaan percepatan pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu pada Bulan Maret telah menerima sebanyak 53 sertipikat dari BPN ditambah 27 sertifikat yang diterima saat ini.
“Selain itu telah dilakukan pengukuran sebanyak 46 bidang tanah dan masih dalam proses pemberkasan,” jelas James Simanjuntak.
Kepala Kantor Pertanahan juga menyerahkan sebanyak 104 sertifikat kepada PT. PLN diwakili oleh Manajer Unit Dolok Sanggul Lambok Sagala.
Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur H. Edy Rahmayadi dan juga dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Firli Bahuri, bertempat di pendopo rumah dinas Gubsu, Medan.
Rakor ini juga dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting room yang diikuti Kabupaten/Kota seluruh Sumatera Utara.
Dalam sambutan Gubernur berharap agar KPK-RI turut mendampingi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah di Sumatera Utara terutama karena sudah merupakan permasalahan yang cukup lama dan berpotensi mengakibatkan gesekan.
“Dalam konflik agraria ini ada hal-hal yang bergesekan di sana-sini karena sudah sekian lama persoalan ini didiamkan. Diselesaikan, tapi tidak komprehensif. Kami mohon kedepannya akan kita lakukan secara komprehensif tapi kami mohon didampingi, total didampingi oleh KPK,” demikian sebagian kutipan dalam sambutan Gubsu Edy Rahmayadi tersebut. (Fernando/BT)
