BeritaTapanuli.com, Madina – Kepala Desa Mompang Julu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), Hendri Hasibuan akhirnya mundur dari jabatan, Senin (29/6/2020).
Pemunduran diri tersebut tertuang dalam surat pernyataan yang ditulis tangan dan menggunakan materai.
Dalam surat tersebut, alasan kepala desa memundurkan diri untuk keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah itu.
Informasi dihimpun, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang melintas dari desa tersebut kembali normal pasca mundurnya Hendri Hasibuan dari jabatannya.
Sebelumnya, warga Desa Mompang Julu, nekat membakar dua unit mobil dan satu sepeda motor.
Aksi pembakaran mobil tersebut diduga akibat adanya kesalah-pahaman masyarakat.
Sebelumnya, demonstrasi yang digelar oleh ratusan warga Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Senin (29/6/2020) kemarin diwarnai kericuhan.
Akibat kerusuhan ini sejumlah unit kendaraan roda empat termasuk mobil Wakapolres Madina dan sepedamotor sempat dibakar massa.
Selain itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap para petugas yang ada di lokasi kejadian.
Dilaporkan, sedikitnya ada 6 orang petugas kepolisian mengalami luka-luka terkena lemparan batu.
Terkait kabar enam anggota polisi yang menjadi korban, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Armaja membenarkan kabar tersebut.
“Memang benar ada enam anggota Polri yang terluka saat mengamankan aksi unjuk rasa yang ricuh. Ke-6 nya hingga kini sudah ditangani pihak medis,” ujarnya.
Adapun identitas para korban yakni, AKP J Hutajulu, mengalami luka robek pada tulang kering kaki kanan.
Aipda AB Siagian, ia mengalami luka memar di kaki akibat lemparan batu.
Bripda WA Putra, mengalami terkilir bahu kiri.
Bripka AR Kurniawan mengalami luka robek pada kelopak mata sebelah kiri.
Briptu M Arif mengalami luka, memar di kepala dan Bripka H Sitorus alami luka memar di bagian kepala.
“Untuk para korban saat ini mendapat perawatan di RSUD Panyabungan,” ungkap Kombes Tatan.
Aksi massa memanas, dipicu terkait bantuan tunai langsung (BLT) yang diduga disalurkan kepala desa tidak secara transparan. (R)
