BeritaTapanuli.com, Sibolga – Perihal di laporkannya salah satu masyarakat yang mengkritik kinerja DPR-D Kota Sibolga, usai sidang paripurna LKPj Walikota Sibolga tahun 2019 oleh DPR-D Kota Sibolga, Raju Firmanda Hutagalung Aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai DPR-D terkesan Anti terhadap Kritikan masyarakat.
“Ini merupakan tindakan arogansi sebagai pejabat publik, yang notabene harus melayani masyarakat dan merangkul, akan tetapi justru sebaliknya, menunjukan sikap anti kritik terhadap masyarakat. Ini bukan jaman orde baru lagi, sikap yang di ambil oleh DPR-D Kota Sibolga menurut saya bukti nyata yang menunjukan ketidak siapan DPR-D Kota Sibolga dalam menerima kritikan, “ujarnya
Raju, yang juga adalah Mantan Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Sibolga menegaskan, bahwa sikap anti kritik yang di tunjukan oleh DPR-D Kota Sibolga, sejatinya erosi bagi demokrasi itu sendiri. Harusnya DPRD sebagai Lembaga Legislatif lebih membuka diri dan memberikan ruang kepada masyarakat mengkritik dan memberikan saran”
“Kritikan itu hal yang lumrah di lakukan untuk mengoreksi aktifitas lembaga Legislatif, apa lagi kalau ada kesalahan yang terjadi. DPR-D harus siap menerima kritik dan saran dari masyarakat”
Lebih lanjut raju menjelaskan, seharusnya DPR-D Kota Sibolga bersyukur ketika ada kritikan dan saran dari masyarakat, sehingga Anggota DPR-D Kota Sibolga lebih berbenah kedepan dalam menjalankan pekerjaannya.
“Jikalau laporan DPR-D Kota Sibolga tersebut di paksakan berlanjut maka tidak ada pilihan lain bagi kami Aktifis Mahasiswa, termasuk saya sendiri selaku Aktifis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Persiapan Sibolga-Tapanuli Tengah Akan Mengangkat bendera perlawanan terhadap upaya pembungkaman kepada Masyarakat dan Aktifis”tegas Raju.
Kendati demikian, siapapun pemimpin di jaman demokrasi wajib di kritik ketika di anggap bersalah, karena sejatinya kritikan merupakan inti dari demokrasi. Kritikan wajib di jadikan obat oleh DPR-D Kota Sibolga dalam rangka mengevaluasi diri dan mengevaluasi kinerja, sehingga legislatif mampu berjalan dengan baik, serta benar tanpa harus menciderai nilai-nilai Demokrasi.
“Kalau DPRD suka membungkam masyarakat dan aktivis hanya karena di kritik kemudian di laporkan ke pihak kepolisian, maka saya bisa pastikan satu yang dibungkam akan ada pejuang-pejuang lain yang terus akan bermunculan, “pungkasnya. (R)
