BeritaTapanuli.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan memiliki pandangan berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ia mengaku, tak akan mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat itu yang menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.
Edy pun menolak mentah-mentah permintaan para buruh agar mengambil sikap yang sama dengan gubernur lainnya.
“RK (Ridwan Kamil) berani ngomong begitu, salah apa benar perkara belakangan. Lain RK, lain saya,” ucap Edy Rahmayadi.
Ia pun menolak permintaan buruh dalam rapat bersama Forkompinda dan sejumlah perwakilan buruh di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (12/10).
Kendati, Edy menjelaskan, tidak ingin ikut-ikutan seperti Ridwan Kamil.
“Karena ini Sumatera Utara bukan Jawa Barat, Jawa Barat lain sama Sumut, bahasanya aja sudah beda. Jadi soal seperti ini bukan ikut-ikutan. Tapi bagaimana kita lindungi rakyat kita,” ucapnya, sebagaimana dikutip media ini dari CNN Indonesia.
Lebih jauh, Edy menjelaskan alasannya tak ikut mengirimkan surat ke Presiden Jokowi karena hingga saat ini ia belum mendapat secara resmi materi lengkap terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Draf Omnibus Law yang beredar di media sosial belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apalagi Edy mengaku tak punya hak meminta Presiden membatalkan undang-undang itu.
“Seribu kali pun saya teken penundaan itu, kalo bapak (buruh) jadi Presiden bapak pun ketawa. Tak ada wewenang saya melakukan itu. Saya sudah dibikinkan suratnya ini, tapi tak ada wewenang Gubsu di sini. Nanti sakit hati kita,” ungkap Edy.
Ia pun mengatakan akan berusaha terlebih dulu mencari draf asli UU Ciptaker. Dia juga meminta bantuan para buruh. Jika sudah mendapatkan salinannya, Edy mengaku akan langsung menghadap Presiden.
“Pada saat seluruh gubernur oke, saya tak oke. Karena itu keyakinan saya, kebenaran saya. Tapi pastikan nanti kalau ini benar (draf). Kalau sudah benar, saya menghadap ke presiden. Kalau saya pakai produk medsos itu, dijadikan referensi kan pusing kepala kita. Kalau nggak bisa diyakinkan itu benar, saya nggak mau,” tegas Edy
Kelak sebelum menghadap Presiden Edy mengatakan akan membentuk tim pokja untuk membahas UU Cipta Kerja tersebut. Nantinya tim pokja akan diisi para akademisi dan perwakilan buruh. Tim Pokja ini akan mengkaji apa saja pasal-pasal dari Omnibus Law yang merugikan masyarakat. Setelah itu, ia akan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Sumut ke Presiden
“Saya akan buat Tim Pokja. Saya katakan ini bukan perkara takut dan tidak takut, perkaranya ini kita intelektual saat ini. Bapak-bapak juga harus mendengar pendapat saya. Jangan kan pakai surat, nanti saya langsung datang menghadap (Presiden),” urainya.
Edy juga tak melarang para buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi Edy meminta agar para buruh dan mahasiswa tidak merusak fasilitas umum. Selain itu, Edy meminta para buruh mengantisipasi peredaran Covid-19.
“Saya tak pernah menahan orang turun, yang saya tak mau kalau bapak (buruh) merusak. Turun saja rame rame turun, biar festival ini biasanya tak ada, jadi ada. Hanya bapak-bapak harus ingat sudah 12 ribuan kita (Sumut) ini Covid,” kata dia. (Sumber : CNN Indonesia).
