Kakanim Sibolga Ikuti Seminar Nasional, Berikut Poin Penting Memperingati Hari Dharma Karya Dhika 2021

  • Whatsapp

BeritaTapanuli.com, Sibolga – Memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”

Adapun Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube, mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa Seminar Nasional tersebut merupakan momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.” Jelas menteri putra kebanggaan Sibolga itu.

Demikian juga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan yang turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional.

Baca juga  Sibolga Terapkan Pengetatan PPKM Mikro,Walikota Pimpin Rapat Darurat

Yaitu melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek, sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.

Tentu, guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Pada giat tersebut, hadir juga Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker.

Wakil Presiden juga menyampaikan kondisi pandemi yang memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

Baca juga  Diterpa Isu Miring, Begini Penjelasan Bacalon ABADI

“Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.

Beliau juga menegaskan bahwa konsep Rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat diaplikasikan dalam tata peraturan perundang-undangan.

Seperti setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar kali ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang beserta jajaran turut mengikuti kegiatan seminar tersebut di ruang media centre secara live streaming melalui Chanel Youtube Balitbang Hukum dan HAM. (R)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan