BeritaTapanuli.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran APBN dengan memotong beberapa pos anggaran di kementerian dan lembaga untuk mencapai efisiensi yang ditargetkan sebesar Rp 306 triliun.
Menanggapi kebijakan ini, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Akhmad Akbar Susamto, menekankan pentingnya pemangkasan anggaran dilakukan secara selektif.
Akhmad mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
“Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis Humas UGM, Rabu (5/2/2025).
Dia juga menyoroti bahwa program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan sebaiknya tidak menjadi target utama pemangkasan anggaran.
“Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.
Akhmad menegaskan bahwa pemangkasan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha.
“Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Dia mengakui bahwa kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah suatu urgensi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Menurutnya, pemangkasan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal adalah kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam menghadapi kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program-program prioritas seperti program MBG.
Akhmad juga mengingatkan agar kebijakan ini dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (R)
