Beda Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Kapitalis, Ini Penjelasan Jenderal Seniornya Kopassus

  • Whatsapp

BeritaTapanuli.com – Purnawirawan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Jenderal TNI (Purn) AM.Hedropriyono angkat bicara tentang kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat (USA) beberapa hari lalu.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berpandangan, aksi penyerbuan Gedung Capitol AS yang dilakukan para pendukung Donald Trump pada saat perhitungan hasil pemungutan suara atau Pemilu Amerika Serikat itu merupakan salah satu buntut dari ideologi kebebasan yang selama ini dijadikan pijakan oleh negara Amerika Serikat.

Bahkan, Hendropriyono menegaskan apa yang dilakukan oleh para pendukung Donald Trump yang menolak kemenangan Joe Biden itu sebagai sebuah gerakan kampungan yang tidak mencerminkan demokrasi yang selama ini diagung-agungkan oleh masyarakat AS sendiri.

“Aksi kampungan yang tidak mncerminkan nilai ideologi yang dijunjungnya itu, tidak mungkin (mereka) bisa bergerak sendiri tanpa kekuatan politik keuangan,” kata Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono dikutip VIVA Militer, Jum’at, 8 Januari 2021.

Baca juga  Afridza Munandar Pebalap Andalan Indonesia Meninggal Kecelakaan di Sepang

Mantan Komandan Kompi Pasukan Sandi Yudha Kopassus itu menambahkan, gerakan aksi demonstrasi yang berujung pada chaos di Gedung Capitol AS itu merupakan salah satu cerminan yang menunjukkan bahwa kapitalisme dapat merusak sistem demokrasi yang selama ini telah dibangun oleh AS.

Lebih jauh lagi Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen (STIN) itu membandingkan demokrasi yang selama ini dianut oleh Amerika Serikat dengan demokrasi pancasila yang dipegang teguh oleh Republik Indonesia. Menurutnya, demokrasi Amerika Serikat dengan Indonesia memiliki perbedaan yang sangat jauh.

Jenderal Hendropriyono menegaskan, demokrasi liberal yang berujung pada kapitalisme seperti yang dianut oleh Amerika Serikat adalah ideologi yang tidak dapat diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki rambu-rambu yang kokoh dalam menerapkan sistem demokrasi di Indonesia, yaitu UUD 1945 dan Pancasila.

Baca juga  China Temukan Obat Virus Corona, Penangkalnya Kerap Dipakai di Indonesia

“Karena itu kapitalisme di negara Pancasila adalah inkonstitusional. UUD 1945 merupakan rambu-rambu yang tangguh, untuk mewaspadai berkembangnya oligarki dalam reformasi yang bergulir sejak 1998. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa cepat banting stir, kembali ke jatidiri sebagai bangsa Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa yang Bhineka Tunggal Ika,” kata Purnawirawan Jenderal yang pernah menempuh pendidikan militer di United States Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat pada tahun 1980 itu. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan