Warga Rusunawa Tapteng Keluhkan Tingginya Tarif Listrik

  • Whatsapp

BeritaTapanuli.com, Tapteng – Ibarat luka belum sembuh, kembali tergores. Demikian istilah yang dialami warga rusunawa di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumut, setelah sepekan mengalami mati lampu.

Anehnya, pembayaran tarif listrik tiap bulan yang membengkak berbanding terbalik dengan pasilitas yang digunakan, apalagi kondisi yang sempat mati hampir sepekan.

Warga rusunawa mengatakan, pihaknya harus membayar sampai 300 ribu lebih tiap bulannya.

Kegelisahan itupun muncup setelah di bawah naungan KUPT Rusunawa Tapanuli Tengah atas nama Viktor Tobing .

Sebelumnya warga Rusunawa saat pembayaran listrik belum pernah menunggak, lantaran beban pembayaran masih relatif normal hanya berkisar satu bulan hanya mencapai 70.000 rupiah.

Baca juga  Bertambah Lagi, Seorang PDP di Tapteng Terkonfirmasi Positif Covid-19

Kendati demikian, warga rusunawa hanya berharap Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah, meninjau keluhan warga hingga menurunkan tarif listrik.

Mengingat, kondisi ekonomi yang sulit saat ini, warga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga membayar listrik yang membengkak.

Tati Rosniati, salah seorang warga Rusunawa, menjelaskan selain pembayaran air, sampah, listrik hingga ditambah beban menyekolahkan anak, beban listrik yang tidak sebanding menjadi hal yang menambah beban.

“Saya tinggal disini karena saya orang tidak mampu, tapi lihat lah pembayaran listrik ngerih, tiap bulannya bengkak pembayaran. Sudah sulit mencari sesuap nasi belum lagi beban menyekolahkan anak-anak dan lainnya,” ungkap Tati, hari Rabu (3/07).

Baca juga  Bupati Tapteng Pastikan Jalan Teraspal Hotmix Sepanjang 10,14 KM

Masih dalam keterangan Rosniati mereka berharapa tarif listrik di turunkan seperti semula saat mereka masuk ke rusunawa.

“Listrik saya, hanya di pakai memasak nasi dan nonton tv kurasa tidak pala sampai memakan arus listrik yang banyak, kalau lampu di rusunawa dipakai hanay berapa titik.” Lanjutnya sembari berharap bisa di dengar Pemerintah Daerah. (BT)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan