Polemik Bansos di Tapteng, Berikut Penjelasan Kadis Sosial

  • Whatsapp
Kepala Dinas (Kadis) Sosial Parulian Sojuangon Panggabean, SE, M.Si.

BeritaTapanuli.com, Pandan – Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah melalui Kepala Dinas (Kadis) Sosial Parulian Sojuangon Panggabean, SE, M.Si., menjawab berbagai polemik yang terjadi saat pembagian Bantuan sosial dampak Covid-19. Jum’at (01/05/2020) malam.

Ia menjelaskan bantuan sembako yang disalurkan kepada masyarakat

“Di sini ada yang perlu kami sampaikan terkait adanya simpang siur Informasi yang terjadi, baik itu di medsos (media sosial, red)  ataupun yang terlihat di masyarakat pada saat sekarang ini.

Pertama itu yang perlu kami sampaikan terkait pembagian sembako dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan sebanyak 41.300 paket yang salah satu komponennya Intermie.

Di awal Bupati Tapanuli Tengah Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani sudah menyarankan salah satu komponen itu Indomie atau Supermie.

Setelah melakukan komunikasi kepada penyedia barang yang besar yang ada di Jakarta, mereka mengkonfirmasi kalau Indomie dan Supermie tidak keluar karena kondisi Jakarta yang melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar, red).

Pihak perusahaan meliburkan karyawannya sehingga mereka tidak bisa melayani kita dalam waktu satu minggu,” kata Kadis Sosial Tapteng Parulian Sojuangon Panggabean, SE, M.Si.

“Kemudian, kami dengan penyedia barang melakukan konfirmasi lagi dengan Pabrik yang di Medan,

Pihak Pabrik Indomie dan Supermie menyatakan barang yang ada hanya ada 10.000 karton sehingga apabila ini kita ambil dan ada perbedaan merek ini nanti akan menimbulkan masalah lagi di masyarakat.

Suplier di Medan mengatakan dimana-mana kalau Indomie dan Supermie itu barangnya tidak ada dan mereka menyarankan kalau komponen mie instan itu Intermie saja karena mie instan Intermie ini sanggup mereka penuhi sebanyak 41.300 dalam waktu satu minggu, sehingga kami mengambil inisiatif untuk memilih Intermie ini saja,” lanjut Kadis Sosial Tapteng.

“Disini ada kelebihan anggaran karena Indomie dan Supermie itu mahal dan digantikan menjadi Intermi.

Jadi kelebihan anggarannya itu kami buat dalam komponen Minyak Makan sehingga paket sembakonya menjadi 4 komponen, yaitu Beras 5 kg per satu karung, gula 1 kg, minyak goreng 1 kg, dan mie instan 1 kotak.

Nilai pagu dari pemberian bantuan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ini senilai Rp. 4,9 milyar dan sampai saat ini sudah tersalurkan ke 10 Kecamatan.

Mulai besok sampai tiga hari kedepan kami rencanakan tersalurkan seluruhnya ke 20 kecamatan.

Kami salurkan itu tidak di kecamatan tapi langsung disalurkan ke titik desa/kelurahan. Jadi sembako yang kita salurkan ini untuk masyarakat Tapanuli Tengah yang terdampak Covid-19,” papar Kadis Sosial Tapteng.

Baca juga  Bermaksud Melerai, Dua Oknum Polisi Malah Dianiaya Kelompok Bertikai, Dilarikan ke Rumah Sakit

Terkait Zakat

“Kalau Zakat yang dari Baznas itu sebaiknya ditanyakan langsung ke Pihak Baznas. Ketentuannya itu ditentukan oleh Baznas karena terpisah Zakat dari Baznas dengan Sembako yang dibagikan oelh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mungkin pada saat pembagiannya nampak bersamaan antara Zakat Baznas dengan Sembako yang dibagikan Dinas Sosial tapi sebenarnya itu terpisah sistem penyalurannya.

Tapi bisa saja dia mendapat Zakat Baznas dan dia juga mendapat Sembako yang kita bagi ini,” tuturnya.

“Untuk mengetahui tentang kondisi Masyarakat terdampak Covid-19 ini adalah Lurah dan Kepala Desa yang bekerja sama dengan Kepala Lingkungannya.

Jadi karena keterbatasan kita dari Dinas Sosial terkait melakukan pendataan ini, kita meminta agar Kepala Desa dan Lurah melakukan pendataan terhadap masyarakatnya sehingga data yang kita terima dari Desa dan Kelurahan itulah kita lakukan data untuk penyaluran.

Syarat utamanya juga untuk menerima bantuan sembako ini asalkan jangan berbenturan dengan Penerima PKH dan Sembako dari Kementerian yang tiap bulan agar tidak ada kecemburuan di masyarakat.

Kalau mau kita pisahkan dengan masyarakat miskin itu tidak mungkin karena semua masyarakat terdampak Covid-19.

Jadi namanya ini bantuan sembako terdampak Covid-19 untuk Non PKH dan Non Sembako yang dibagikan tiap bulan yang dari Kementerian itu.

Untuk penerima dari tiap tiap desa/kelurahan itu berbeda-beda jumlahnya,” papar Kadis Sosial Tapteng Parulian Sojuangon Panggabean, SE, M.Si.

“Jauh-jauh hari kita juga sudah memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah tentang standar terdampak Covid-19 agar masyarakat yang menerima PKH dan menerima Sembako dari Kementerian tiap bulan yang mereka tukarkan di e-Warung itu agar tidak mendapat lagi dari Sembako terdampak Covid-19 yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Karena kewenangan untuk melakukan pendataan itu ada ditangan Kepala Desa/Lurah, karena mereka yang lebih tahu kondisi masyarakatnya.

Perlu saya ralat kembali dari data terbaru, yang sembakonya sedang kita jalankan terus dan adanya perkembangan maka data terbaru dari yang disalurkan itu adalah 42.948 paket yang sedang dan akan disalurkan ke 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah,” ujarnya.

“Bantuan BLT yang berasal dari Kementerian pusat itu besarnya Rp 600.000 per bulan yang akan ditalangi selama 3 bulan.

Data yang sudah kita berikan dan sudah kita kunci dan sedang diproses oleh Kementerian sampai saat ini ada pada angka 9.000 KK yang sedang terproses, kriterianya itu ada program tersendiri, yaitu SIKS-NG, sistem aplikasi yang diverifikasi oleh Kementerian langsung di Pusdatin.

Baca juga  Salurkan Bansos Tahap I ke Masyarakat Terdampak Covid-19, Walikota Sibolga : Ada Diskon Pembayaran Air Selama 3 Bulan

Terkait dengan Informasi yang terjadi sekarang di masyarakat adanya penerima yang tidak sesuai dengan kriteria, maka langkah yang kami lakukan karena keterbatasan kami itu adalah langkah perbaikan kedepannya karena tidak mungkinlah kami menarik bantuan itu dari Masyarakat karena kedepankan masih ada 10 kecamatan lagi. Maka disini akan terus kami ingatkan kepada Kepala Desa dan Lurah tentang kriteria penerimanya.

Sampai saat ini, yang disalurkan itu sudah ada 24.000 paket untuk 10 kecamatan dan Berita Acara Penyerahan jumlah barang sampai dan jumlah data yang ada di desa dan kelurahan itu sudah ada di Dinas Sosial,” kata Kadis Sosial Tapteng.

“Tentang yang lagi viral sekarang ini, ada yang mengatakan Intermie ini makanan yang tidak bergizi, kalau menurut kami yang menyebarkan isu ini mengada-ada, karena makanan itu yang beredar di Republik Indonesia inikan sudah dinilai dan diteliti oleh Balai POM.

Balai POM ini kan sudah melakukan pengujian terlebih dahulu sebelum makanan itu diedarkan dan harus sesuai dengan standar SNI.

Informasi juga ada salah satu Lurah yang mengatakan kalau yang mendata itu Bupati, secara logika gak mungkinlah Bupati mendata 41.300 itu.

Pernyataan itu saya bantah, Dinas Sosial yang memiliki aparat untuk mendata 41.300 itu, Dinas Sosial tidak mampu mendata semuanya makanya kita minta bantu ke Kepala Desa dan Lurah yang diawasi oleh Camat.

Untuk pembagian di 10 kecamatan lagi ini kami targetkan sampai dalam waktu sekitar 4 hari lagi karena kita akan masuk ke Daerah Dapil 2 dan 4, yang sudah kita salurkan itu di Daerah Dapil 1 dan 3.

Ini ada kebijakan lagi yang dibuat Bapak Bupati, mohon izin saya mendahulukan karena akan ada data yang akan timbul lagi untuk memenuhi Masyarakat yang belum mendapat ini.

“Jadi datanya tidak terkunci di 42.948 ini. Itu kita hitung dulu masyarakat yang belum mendapat, barulah kita salurkan lagi untuk menutupi yang belum mendapat tersebut sebagai salah satu langkah perbaikan kedepannya,” beber Kadis Sosial Tapteng Parulian Sojuangon Panggabean, SE, M.Si.

Turut hadir di Dinas Sosial Tapteng pada saat itu, Asisten Administrasi dan Umum Drs. Herman Suwito, MM dan Kadis Komunikasi dan Informatika Tapteng Dedy Sudarman Pasaribu, SP. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan