BeritaTapanuli.com, Taput – Sekda Taput Indra Simaremare, menyatakan DPRD Taput bisa terancam tidak gajian selang 6 bulan.
Hal itu ia sampaikan kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (10/12).
Di mana pembahasan R APBD Taput tahun anggaran 2021 berkahir tidak dilaksanakan paripurna, melainkan Perkada (Peraturan Kepala Daerah).
“Terjadinya semua ini karena pihak legislatif kurang paham mengenai sistim aturan yang berlaku sehingga paripurna penetapan R APBD tidak terlaksana dan bahkan diperkirakan dana DID Rp 30 Milirad tidak cair.” Ujarnya.
Dia, lebih lanjut menjelaskan akibat Banmus ( Badan Musyawarah) tidak terlaksana batas 30 Nopember 2020 sehingga anggaran DID sebesar 30 milirad tidak terseraf dalam anggaran R APBD 2021.
“Ini sangat merugikan masyarakat Tapanuli Utara. Selain itu, bahwa akibat Perkada suda terlaksana 35 anggota DPRD Taput terancam tidak menerima gaji selama enam bulan dan bahkan akan mengembalikan biaya biaya selama berjalanya Banmus yang tidak terlaksana rapat paripurna.” Jelas Indra Simaremare.
“Ibarat pesta kawin, suda berjalan undagan, suda ada kesepakatan tanggal berapa pesta pernikahan dan hanya tinggal pemberkatan, tiba-tiba hasil kesepakan pesta menjadi terkendala alias tidak terlaksana.”
Begitulah yang terjadi di DPRD Taput suda ada Banmus dan kesepakatan jadwal sudah ditentukan membahas R APBD tahun 2021 dan serta penandatanganan KUA PPS (Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Flapon Anggaran Sementara) tapi hasil kesepakatan tersebut tidak terlaksana akibat para dewan ada yang tidak hadir dalam rapat sehingga pembahasan menjadi terkendala yang mengakibatkan munculnya Perkada. ” ujar Indra
Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa para dewan di DPRD Taput itu sudah tau pungsi dan kinerjanya sebagai pegawas anggaran serta memberikan pendapat dan masukan dalam rapat di DPRD.
Terkait, wakil ketua DPRD Taput Reguel Simanjuntak saat dihubungi via telepon juga membenarkan rapat Banmus untuk pembahasan R APBD tahun 2021 yang belum siap dibahas. (R)
