BeritaTapanuli.com, Tapsel – DPD AMPI Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mengapresiasi bantuan sosial yang diserahkan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini di Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Bantuan tersebut diberikan kepada korban longsor di wilayah eksplorasi PLTA Simarboru yang dikerjakan pihak NSHE dan Syhno Hydro.
AMPI selaku kader muda dalam hal itu mengapresiasi langkah Menteri Sosial RI tersebut yang menyerahkan bantuan tunai kepada pihak korban longsor yang menelan belasan jiwa tersebut, kata Ketua Satma AMPI Tapanuli Selatan Lukman Hakim Daulay, Rabu (19/5).
Akan tetapi langkah tersebut tidak dibarengi oleh pihak perusahaan yang melakukan eksplorasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru Tapanuli Selatan tersebut hingga kini belum melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada pihak korban jiwa, kata Lukman.
Informasinya perusahaan intelektual tersebut telah melakukan investasi triliunan rupiah untuk Tapanuli Selatan, akan tetapi untuk persoalan jiwa nyawa yang telah meninggal pihak perusahaan yang melakukan eksplorasi diam dan tidak ada langkah dalam melakukan hal yang sepantasnya dilakukan sebagai bentuk empati sebagai mana mestinya, belum ada atau tidak ada sama sekali informasi yang pasti belum dijelaskan pihak perusahaan.
Tidak hanya itu saja, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dipimpin H Dolly Pasaribu juga sepertinya langsung langkah nyata memerintahkan pihak perusahaan melaksanakan sebagaimana yang pernah dilakukan saat korban supir alat berat yang menjadi korban longsor di wilayah PLTA Simarboru mendapatkan santunan sosial.
“Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat seharusnya seirama dalam hal yang sepele macam ini, jangan diam untuk tegas kepada pihak perusahaan itu.”
Sementara itu sekretarisnya Rizky Nasution juga mengingatkan bahwa ini kali kedua kejadian longsor di wilayah pengembangan eksplorasi PLTA Simarboru Tapanuli Selatan, kali pertama korban jiwa, kali kedua juga memakan korban jiwa.
Pihak Investigasi independen internasional harus hadir untuk melihat kajian komferensif baik dari AMDAL, ijin AMDAL, dampak sosial dan lainnya, biar hal serupa tidak terjadi.
Itu DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan jangan diam, lakukan pengawasan sebagaimana tugas dan fungsi sebagai perwakilan rakyat, atau sengaja dibiarkan biar hal serupa terjadi lagi kedepan, ucap Rizky. (R)
