BeritaTapanuli.com, Tapteng – Soal adanya Rumah Sakit yang turun kelas Masinton Pasaribu mengaku prihatin.
“Harusnya, Puskesmas itu naik kelas jadi rumah sakit, bukan sebaliknya. Tapteng memiliki wilayah yang luas, harusnya layanan kesehatan itu lebih didekatkan ke masyarakat,” jelasnya disela sela kampanye kepada warga Kecamatan Manduamas, Selasa (22/10/2024).
Calon Bupati, kabupaten Tapanuli Tengah itu, mengaku prihatin karena statusnya malah turun kelas jadi Puskesmas.
Masinton didampingi calon Wabup Tapteng, Mahmud Effendi Lubis mengatakan, mengingat jarak dari Kecamatan Sirandorung dan Manduamas ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan itu cukup jauh, dan tentu butuh waktu tempuh hingga 3 jam.
“Kalau ada warga di sini yang mengalami kondisi gawat darurat, tentu akan sulit mendapatkan pertolongan,” kata mantan Anggota DPR RI dua periode itu menambahkan.
Dia mengungkap, Masinton-Mahmud (MAMA) akan menghadirkan rumah sakit umum di wilayah yang terdekat dari Kecamatan Sirandorung dan Manduamas, karena ini termasuk salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini serius, agar pelayanan rumah sakit umum daerah tersebut nantinya bisa mengcover kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Itulah komitmen kami,” kata Masinton lagi.
Karenanya, bila rakyat memberikan amanah dan kepercayaan kepada pasangan Masinton-Mahmud sebagai pemimpin di Kabupaten Tapteng, masyarakat dipersilakan menagih janji tersebut.
“Demikian pula di setiap kecamatan akan hadir puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Ini bukan sekadar janji, tapi ini komitmen kami. Monggo bapak-ibu, silakan ditagih nanti. Tapi sebelum ditagih kami sudah merealisasikannya,” sebut Masinton.
Untuk diketahui, RSU yang turun kelas menjadi Puskesmas tersebut sebelumnya dinamai RSUD Barus. Mengawali pengoperasiannya, RSU tersebut diresmikan pada Mei 2014 oleh Helmy Faishal Zaini yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
Namun pada sekitar tahun 2019, nama RSUD Barus diubah atau turun kelas menjadi Puskesmas Kedai Tiga Barus. Diketahui, alasannya karena kurang maksimal beroperasi yang disebut-sebut tidak mengantongi izin.
Hal lain diungkapkan oleh Masinton. Selama blusukan keluar masuk desa dan kecamatan di Kabupaten Tapteng, ia menerima informasi bahwa saat ini, sangat sulit menjadi kepala desa mau pun perangkat desa.
“Selama ini, mereka cuma jadi objek sapi perah. Kasihan melihat kepala desa kita. Mereka punya anggaran dana desa, tetapi hampir 70% anggaran dana desa itu disetorkan ke oknum-oknum pimpinan di kabupaten,” kata dia..
Masinton menjelaskan, berdemokrasi di dalam proses Pilkada harus dengan riang gembira. Jangan ada lagi masyarakat yang mau ditakut-takuti dan diancam-ancam tidak akan mendapatkan jatah program PKH apabila memilih MAMA.
“Jangan pernah mau ditakut-takuti bapak ibu. PKH itu bukan program pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat. Saya 10 tahun jadi anggota DPR RI, dan saya ikut membahasnya. Itu anggaran memang diperuntukkan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu,” jelasnya.
Bagi masyarakat yang punya rezeki dan ekonominya mencukupi, jangan mau terima program PKH itu. Tapi kalau benar-benar susah ekonominya dan tidak mampu, kemudian tidak diberikan karena beda pilihan politik, itulah yang namanya zolim.
“Kalau MAMA menang Pilkada dan menjadi pemimpin Tapteng, akan hadir pemerintahan yang adil untuk semua. Pemerintahan yang punya komitmen dan anti korupsi,” kata Masinton.
Dijelaskannya, kalau pemimpinnya tidak korupsi, maka fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat dari mulai anak balita hingga lansia bisa diperhatikan.
Kalau pemimpinnya tidak korupsi, maka sarana dan fasilitas pendidikan bisa ditingkatkan, begitu pun dengan tunjangan guru. Tetapi kalau pemimpinnya bermental korup, semua itu tidak akan pernah terjadi.
“Jalan-jalan yang masuk ke pelosok-pelosok nanti kita perbaiki. Begitu pun nanti anggaran dana desa, siapa pun kepala desanya akan kami berikan keleluasaan sepanjang itu untuk meningkatkan fasilitas masyarakat desa,” kata Masinton.
Jadi, kepala desa tidak perlu lagi setor-setor, supaya ada pembangunan di desa-desa. Itulah nanti yang dihadirkan di Tapteng.
“Kalau pemerintahannya korup, pasti dia minta setoran. Itulah fenomena yang terjadi selama ini,” tambah Masinton. (r)
