Sejumlah pedagang datangi kantor DPRD kota Sibolga

  • Whatsapp

BeritaTapanuli.com, Sibolga – Kehadiran para pedagang tersebut adalah sebagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat.

Mereka berharap perhatian pemerintah melalui bantuan DPRD Sibolga untuk mengurangi restribusi yang merupakan kewajiban mereka.

Harapan itu, merupakan solusi ditengah dampak ekonomi yang dirasakan para pedagang.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD menanggapi keluhan warga dengan menyampaikan akan menampung aspirasi para pedagang untuk diteruskan ke pemerintah daerah.

DPRD Sesalkan Pedagang Di Pelabuhan Lama Sibolga Dikutip Rp 30.000

Pemkot Sibolga telah melakukan penataan dan pengembangan objek wisata baru, yakni di kawasan Pelabuhan Lama Sibolga.

Saat ini, telah banyak fasilitas penunjang objek wisata yang dibangun di lokasi tersebut.

Seiring berjalannya waktu, objek wisata ini ramai dikunjungi warga. Ada yang sekadar jalan-jalan, ada juga yang sengaja datang untuk menikmati sensasi mandi air laut.

Momen keramaian itu pun dimanfaatkan sebagian warga untuk berdagang kuliner di komplek Pelabuhan Lama Sibolga.

Namun belakangan, sebanyak 40 pedagang yang berjualan di komplek Pelabuhan Lama Sibolga itu meradang, karena harus membayar lapak dagangan hingga mencapai Rp30.000 per hari.

Baca juga  Menohok, Janda Muda Laporkan Oknum Pejabat, Hingga Beberkan Perbuatan Tak Terduga

Informasi ini akhirnya memancing amarah Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori. Dia sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Dinas Pariwisata Sibolga selaku pihak pengelola objek wisata Pelabuhan Lama.

“Minggu pagi kemarin, saya mandi laut di lokasi Pelabuhan Lama Sibolga, ada warga pedagang yang mengeluh tak sanggup bayar lapak Rp30.000 per hari,” ungkap Jamil Zeb Tumori, kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

Bahkan, pedagang itu memilih untuk berhenti saja berjualan di lokasi tersebut. Pasalnya, pedagang itu mengaku, rerata omsetnya perhari cuma Rp100.000.

“Ongkos becak dari rumahnya ke lokasi jualan pulang pergi sudah Rp30.000. Kalau harus bayar Rp30.000 lagi untuk tempat jualan, maka habislah pendapatannya. Jangankan untung, modal usahanya pun tak kembali, alias buntung,” ketus Jamil.

Seharusnya, Dinas Pariwisata Sibolga jangan membuat rakyat makin susah. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Syarfi Hutauruk.

“Tentu saja, hal ini bisa menjadi preseden buruk terhadap kinerja Wali Kota Sibolga,” katanya.

Menurut Jamil, ide pengembangan kawasan Pelabuhan Lama Sibolga itu adalah termasuk gagasan pihaknya. Jangan pula rakyat dibikin susah dengan kutipan tidak wajar.

Baca juga  Densus 88 Antiteror Amankan Karyawan BUMN, Diduga Teroris

Seharusnya Pemkot Sibolga Cq Dinas Pariwisata memberikan fasilitas yang nyaman bagi kelangsungan usaha rakyat, bukan malah membebaninya. Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan hingga saat ini.

“Sudahlah bantuan Covid-19 tahap 2 dan 3 tidak disalurkan, rakyat yang ingin berusaha pun dibebani. Ini namanya penindasan terhadap pedagang kecil,” beber dia.

Pun demikian, kalau rakyat sudah nyaman berusaha, barulah dikutip retribusinya. Sesuai Perda, besarannya itu cuma Rp3.000 per meter persegi.

“Bukannya dipatok seperti ini, Rp30.000 per hari. Setahu kami, target PAD di lokasi Pelabuhan Lama Sibolga ini cuma Rp55 juta per tahun,” terang Jamil.

Jamil kemudian menjumlahkan kutipan ke pedagang tersebut. 40 pedagang dikali Rp30.000 per hari, maka setahun (365 hari) hasilnya itu mencapai Rp438 juta.

Dia menambahkan, kalau persoalan ini masih berlarut, DPRD Sibolga segera memanggil Pj Kadis Pariwisata Sibolga.

Sayangnya, Pj Kadis Pariwisata Sibolga, Rahmat Tarihoran belum berhasil dikonfirmasi. (R)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan