BeritaTapanuli.com, Humbahas – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Hotman Hutasoit dikecam sejumlah wartawan.
Pasalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengawali karirnya dari guru itu melontarkan pernyataan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dianggap dengan gamblang pejabat pembina wartawan mitra Pemkab Humbahas itu menuding media/wartawan berorientasi pada uang setiap melakukan tugas peliputan di lingkungan Pemkab Humbahas.
Sehingga pihak Pemkab Humbahas enggan menggandeng wartawan dalam hal publikasi serta promosi setiap tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menyikapi itu, Roisman Simamora wartawan Top Metro saat dimintai tanggapannya mengaku kecewa sekaligus prihatin atas pernyataan Kadis Kominfo itu.
Katanya, pejabat yang sudah lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tidak seharusnya menjustifikasi para kuli tinta dengan tudingan bahwa media harus dibayar.
“Wartawan itu satu badan dengan media. Adakah Kadis Kominfo pernah membayar media atau wartawan setiap melakukan tugas peliputan di lingkungan Pemkab Humbahas. Siapa dan kapan…!?? Jangan buat pernyataan tidak berdasar fakta,” ketus Roisman, Kamis (11/6/2020) kemarin.
Senada dengan itu, wartawan Trenberita.com, Edison Ompusunggu justru bertanya kapan media yang dituding dibayar Kadis Kominfo, saat ataupun usai melakukan tugas peliputan di lingkungan Pemkab Humbahas.
“Jangan asal bunyi (asbun) lah,” tantang Edison.
Dengan pernyataan, bahwa media harus dibayar, menurut Edison, Kadis Kominfo sudah melecehkan wartawan selaku pekerja media.
“Kalau tidak mampu menangani Dinas Kominfo lebih baik jadi guru. Jangan jadi memperdalam jurang pemisah antara Pemkab dengan Pers,” tegasnya.
Edison yang sudah lama dalam dunia jurnalistik itu, meminta Bupati Dosmar mengevaluasi kedudukan Hotman selaku Kadis Kominfo.
“Bupati jangan menempatkan pejabat atas dasar suka tidak suka. Namun harus dengan komitmen the rigth man in the rigth place. Kalau Bupati Dosmar ingin populer dan disenangi masyarakat, dia harus menempatkan pejabatnya sesuai dengan kompetensinya yang dapat menterjemahkan visi-misi pemerintah itu sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kadis Kominfo Humbahas, Hotman Hutasoit dalam siaran persnya di sela sosialisasi penerapan New Normal di Dolok Sanggul, Jumat pekan lalu, kepada wartawan, mengatakan bahwa prinsipnya ke media itu, pihaknya tidak memiliki anggaran.
“Kan media itu harus dibayar. Sementara kami memiliki anggaran. Namun kalau media memberitakan/mengabarkan tugas dan pelayanan pemerintahan, itu kami inginkan,” ujarnya.
Menurut Hotman, media adalah profesi yang profesional. Media yang profesional makan dari profesinya sendiri.
“Maka dengan itu, kami tidak melarang media datang. Tetapi jika media itu tidak mengabarkan, tidak jadi masalah. Yang pasti kami sebagai aparatur pemerintah Kabupaten dalam tupoksi kami meliput dan publikasi tugas pemerintahan melalui chanel yang kami miliki,” imbuhnya.
Lebih lanjut, katanya, ada seakan-akan dan tuntutan dari media bahwa dana covid untuk mengatasi dampak covid di Republik ini dan membantu masyarakat. Bukan untuk komunitas tertentu termasuk ASN.
Terkait Surat Edaran dari Gubernur Sumut Nomor 440/4271/2020 tertanggal 02 Juni 2020, tentang imbauan untuk bekerjasama dan memanfaatkan media massa dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid, Kadis Kominfo ini terkesan apatis.
“Secara prinsip lahirnya media/pers pilar ke empat dan Undang-undang Pers/1999 bahwa pers adalah profesional. Kami pemerintah tidak diperbolehkan menyediakan anggaran ke media. Kerjasama seperti apa? Media melakukan tugas meliput ke lapangan, bukankah itu tugas media,” tanya Hotman. (*)
