Tidak Terima Gurunya Dimutasi, Siswa Unjuk Rasa

  • Whatsapp

BERITATAPANULI.COM, Tapteng – Siswa-Siswi SMP Negeri 1 Pandan, menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, di jalan Raja Junjungan Lubis, Rabu (6/3/2019) pagi.

Kedatangan para siswa ke kantor Disdik Tapteng tersebut, menuntut Kepala Dinas Pendidikan Tapteng, Sehat Munthe mengganti Kepala Sekolah SMPN 1 Pandan, yang dijabat oleh Samson Panggabean.

Persoalan ini, dinilai akibat tindakan yang dilakukan oleh sang kepala sekolah. Sebelumnya, lima orang guru yang berprestasi di sekolah tersebut dimutasi oleh Samson Panggabean pada Senin (05/03/2019).

“Ganti kepala sekolah. Kembalikan guru kami,” teriak siswa.

Aksi yang mencoreng dunia pendidikan di wilayah Tapanuli Tengah itu mendapat respon dari salah seorang guru pengajar di SMP N1 Pandan.

Baca juga  Bupati Taput Hadiri Acara Tabligh Akbar Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

“Bubar aja yah. Kembali ke sekolah,” katanya sembari berlalu meninggalkan awak media.

Menanggapi Aksi unjuk rasa itu, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Darwin Sitompul pun angkat bicara, ia menyayangkan apa yang dilakukan siswa-siswi SMP N1 Pandan tersebut.

Pasalnya, aksi yang dilakukan pada saat jam belajar tersebut seolah-seolah terlepas dari pengawasan guru yang bertugas di SMPN 1 Pandan.

“Apabila ketahuan ada guru yang menunggangi aksi tersebut, akan saya tindak. Saya akan mutasi lebih jauh lagi,” ancam Darwin.

Darwin juga tiba setelah para siswa membubarkan diri. Ia terlihat masuk ke ruangan Kepala Dinas Pendidikan Tapteng, Sehat Munthe. Kabarnya, didalam ruangan Kepsek SMPN 1 Pandan tengah diskusi terkait tuntutan yang digelar para siswa.

Baca juga  Keppres : Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik diberhentikan secara tidak terhormat

“Pemindahan guru itu merupakan salah satu kebijakan dari kepala sekolah. Tidak ada masalah,” katanya Darwin selepas menemui Kadis Pendidikan Tapteng.

Wakil Bupati ini menjelaskan, perpindahan kelima oknum guru SMPN 1 yang dilakukan Kepsek bertujuan hanya untuk pemerataan saja. Menurutnya, tenaga guru honorer sudah terlalu banyak di kecamatan.

“Kita lihat juga kan daerah mana yang butuh guru pengajar. Jadi perlu juga kan di mutasi ke daerah yang membutuhkan,” katanya. (Ril)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan