Perihal Wajib Urus PCR ? Begini Respon Kadis Kesehatan Sibolga

  • Whatsapp

BeritaTapanuli.com, Sibolga – Kasus Covid di Sibolga masih nol, hal ini disampaikan Kadis Kesehatan Sibolga Firmansyah Hulu, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/6).

“Sampai saat ini, data yang ada di pemerintah kota Sibolga, ODP nya nol, PDP nya nol, dan OTGnya juga masih nol, ” Jelasnya.

Masih lanjutnya termasuk 102 daerah yang ada di Indonesia untuk menyongsong New Normal, termasuk adalah Sibolga.

Namun demikian, meski daerah Sibolga aman bukan berarti protokol kesehatan tidak diterapkan.

“Tetap diterapkan, bahkan akan ada kebiasaan baru, misalnya cuci tangan pakai sabun di air mengalir, jaga jarak, dan pakai masker. Tiga hal ini menjadi yang paling utama harus diperhatikan. ” Jelasnya.

Baca juga  Kejaksaan Agung RI Buka Seleksi CPNS, Berikut Formasinya

Demikian juga, perlu kami sampaikan, virusnya ada, namun vaksin belum ditemukan. Jadi kita harus melakukan tiga hal yang paling utama tadi.

Terkait ditemukannya sebanyak 4 personil Polres Sibolga, Firmansyah menyampaikan, mereka tidak termasuk dalam kriteria itu.

“Mereka belum masuk kriteria itu, ODP tidak, OTG tidak, apalagi PDP, kami diskusikan nanti, apa masuk, ” Terangnya.

“Namun, mereka sudah di swab, dan sudah dikirim ke Dinkes Provsu, untuk di periksa di RS USU, hasilnya bisa kita follow up 1 minggu kedepan lah ya,” Tambahnya.

Disinggung terkait surat keterangan sehat, hasil PCR, yang harus dilengkapi ketika bepergian dari kota Sibolga yang bisa memberatkan warga termasuk orang tua para mahasiswa, karena dikenakan tarif secara mandiri, Firmansyah mengaku permintaan tersebut merupakan syarat yang wajib di penuhi dari tempat tujuan.

Baca juga  Berakhir Ricuh, 4 Personil Penertiban Ditimpuk Warga

“Yang menetapkan syarat itu, daerah yang dituju, misalnya kita mau ke Jakarta wajib PCR, karena menentukan itu adalah tempat yang dituju, maka wajib kita laksanakan, walaupun kita zona hijau, itulah disebut pemeriksaan mandiri, ” Ucapnya.

Sementara untuk pembiayaan, ditanggung oleh mereka yang mengurus. Alasannya, dana Covid yang dialokasikan pemerintah itu sendiri masih di cadangkan atau stok untuk yang OTG, ODP, dan PDP.

Ia pun menyebut, kisaran biayanya bervariasi, kisaran Rp. 200-400ribu. Dan bisa di lakukan di seluruh Puskesmas, ataupun Rumah Sakit. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan