Jakarta – Perseteruan dr Terawan Putranto dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tidak hanya menjadi polemik di Indonesia termasuk di dunia kesehatan.
Bagaimana tidak, dokter yang terkenal dengan karya inovatif nya, tiba tiba di depak dari IDI.
Akibatnya, pro kontra di dunia kedokteran pun terjadi, bahkan mengakibatkan perpecahan.
Satu sisi para dokter yang tidak suka dengan langkah yang diambil oleh IDI, kini telah membentuk organisasi kedokteran yakni Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI).
Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) adalah Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto.
Dalam pelantikan PDSI ia selalu Ketum menegaskan anggota yang tergabung dalam PDSI, wajib keluar dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Namun, dr Jajang membebaskan masyarakat memilih tanpa paksaan.
“Pada dasarnya setelah kita deklarasikan PDSI, seluruh anggota PDSI mau tidak mau keluar dari organisasi sebelah,” jelas dr Jajang saat ditemui detikcom di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2022).
dr Jajang mengimbau warga untuk melihat manfaat dan visi misi PDSI yang fokus mengedepankan inovasi anak bangsa hingga target menekan biaya pendidikan kedokteran. Hal ini ditujukan agar profesi dokter di Indonesia bisa lebih banyak.
“Bagi temen-temen dokter yang lain kami persilahkan untuk memilih organisasi mana yang dipandang oleh teman-teman sangat nyaman untuk diikuti,” terang dia.
“Ini adalah pilihan, kalau memang di PDSI itu manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya, silahkan masuk ke PDSI,” sambung dia.
Ia juga tidak memaksa dokter yang memiliki pandangan sebaliknya yakni menilai manfaat keanggotaan lebih banyak didapat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Namun, ia mengaku prihatin dengan kasus pemecatan Terawan Agus Putranto yang terungkap di ruang publik.
Padahal, menurutnya hal tersebut adalah ranah internal.
“Tapi kalau banyak mudharatnya silahkan ke organisasi sebelah, tapi bagi kami bahwa PDSI berbeda dengan organisasi sebelah,” tegas dia.
Sebelumnya, dr Jajang juga membuka ruang bagi Terawan jika ingin menjadi anggota PDSI seperti ‘rumah baru’. (*)
