New York (25/9) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) pada High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) dalam Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9).
Dalam Pertemuan HLP ke-2 yang dihadiri oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan menghadapi berbagai tantangan seperti IUU Fishing dan dampak perubahan iklim. Berkat koalisi negara HLP selama ini, IUU Fishing telah menjadi komitmen para pemimpin anggota G20 pada tahun ini.
Ke depannya, JK menekankan bahwa Indonesia menyoroti tiga prioritas terkait pengelolaan laut yang berkelanjutan.
“Pertama, mendorong aksi global untuk mengatasi sampah plastik di laut. Indonesia, dalam hal ini telah megurangi 20% sampah plastik pada tahun 2019, dari target keseluruhan sebesar 75% pada tahun 2025. Kedua, menjamin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Komitmen dalam memerangi IUU FIshing dan kejahatan perikanan terorganisir harus dipertegas. Ketiga, kita harus mengarusutamakan laut dalam negosiasi perubahan iklim. Indonesia menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap mangrove dan lahan gambut,” tuturnya.
JK mendorong agar seluruh negara berkoalisi, baik di tingkat regional maupun global, untuk mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif demi kesejahteraan bersama. Ia berharap, koalisi antarnegara yang terbentuk dapat melakukan kebijakan konkret untuk mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan hingga generasi mendatang.
“Kita harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya dukung ekosistem laut agar sumber daya kelautan dapat berkelanjutan,” tegas JK.
Dalam kesempatan lain, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg menyampaikan pernyataan kepada beberapa media nasional Indonesia yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Erna yang memprakarsai pembentukan HLP menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia yang telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi laut berkelanjutan pada periode pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya dalam memberantas IUU Fishing.
“Menurut kami, Indonesia adalah contoh negara yang berhasil memberantas _illegal fishing_ dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan itu dikarenakan pemerintah menaruh perhatian khusus dan menerapkan aturan yang keras terhadap pelaku kejahatan perikanan yang terorganisir,” tuturnya.
Ia mengatakan, praktik IUU Fishing membuat nelayan lokal sulit untuk mendapatkan ikan. Selain itu, harga jual yang didapat oleh para nelayan pun menjadi rendah. Untuk itu, Erna sepakat bahwa praktik IUU Fishing harus dibasmi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Ia pun mengapresiasi kebijakan perikanan Indonesia yang menaruh perhatian pada keberlanjutan demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
“Saya rasa, masyarakat Indonesia harus senang dengan kebijakan perikanan yang telah dibuat pemerintahannya saat ini. Itu adalah kebijakan jangka panjang yang sangat baik untuk seluruh masyarakat yang bekerja dan mendapatkan penghidupan dari laut,” ujar Erna.
Selama beberapa tahun terakhir, Norwegia menjalin kerja sama dengan Indonesia di sektor penyelamatan hutan dan sektor pemberantasan IUU Fishing. Langkah ini telah berkontribusi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, Erna merasakan pentingnya keterlibatan Indonesia untuk bergabung dalam HLP.
“Norwegia memiliki kerja sama yang baik dengan Indonesia. Saya juga pernah mengunjungi Presiden RI di kantornya. Salah satu isu paling penting yang kami bicarakan ialah tentang laut dan penyelamatan hutan. Terkait isu laut, kita ingin Indonesia ikut serta dalam HLP karena kerja sama yang sudah kita jalin selama ini, terutama dalam memberantas IUU Fishing,” tutur Erna.
Selama ini, Norwegia memberikan dukungan teknologi dan _capacity building_ untuk memberantas IUU Fishing. Selain itu, Indonesia dan Norwegia saling bertukar informasi untuk memberantas kejahatan perikanan lintas batas yang terorganisir.
“Keberhasilan menangkap beberapa kapal buronan internasional oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah buah dari kerja sama itu,” tambah Menteri Susi.
Menindaklanjuti kerjasama yang baik dalam upaya memberantas IUU Fishing, Norwegia mengajak Indonesia untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalahan laut seperti sampah plastik yang mengotori laut dunia saat ini bersama dengan 14 negara yang tergabung dalam HLP.
“Indonesia adalah negara dengan wilayah laut yang sangat besar. Keindahan pulau-pulau dan lautnya luar biasa. Sayangnya, kita melihat permasalahan sampah plastik dan lainnya,” ujar Erna.
Ia mengatakan, Norwegia memiliki kesamaan dengan Indonesia sebagai negara berbasis laut. Dengan banyaknya masyarakat yang mendapatkan penghidupan dari laut, ia mengajak Indonesia untuk memanfaatkan laut secara berkelanjutan. Memastikan bahwa kita sebagai masyarakat dunia tidak menghabiskan sumber daya ikan yang ada, tidak mencemari laut, dan mengelola laut secara berkelanjutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Apabila berlibur ke Indonesia, kita tidak ingin melihat laut yang penuh dengan sampah plastik, kita juga tidak ingin memakan ikan yang mengandung plastik,” ucapnya.
Erna juga menyampaikan bahwa HLP harus dapat menunjukkan keterkaitan antara laut dengan perubahan iklim. “Dokumen _Call to Ocean-Based Climate Action_ yang diluncurkan hari ini oleh HLP dalam UN Secretary General Climate Action Summit tidak hanya menunjukkan keterkaitan laut dengan perubahan iklim, tapi juga kontribusi laut untuk mengatasi dampak perubahan iklim,” tutur Erna.
Studi terbaru yang diluncurkan oleh HLP menunjukkan bahwa aktivitas di laut berperan penting untuk mengurangi 20% emisi gas rumah kaca yang akan berdampak pada perubahan iklim dunia di tahun 2050. Beberapa di antaranya dengan mengurangi carbon footprint transportasi laut dan merestorasi hutan bakau (mangrove).
“Kita bisa mengurangi emisi karbon dari transportasi laut. Kita juga bisa meningkatkan kemampuan untuk merestorasi wilayah laut dan pesisir yang rusak,” ajak Erna.
Pada bulan Juni 2020, HLP akan menghasilkan tiga produk, yakni _Blue Papers_ (Artikel Ilmiah tentang Laut), _Scientific Synthesis Report_ (Sintesis Laporan Ilmiah), dan _Summary of Recommendations_ (Ringkasan Rekomendasi-Rekomendasi).
“14 negara yang tergabung dalam HLP akan menghasilkan laporan ilmiah. Akan ada 16 _Blue Papers_ yang akan dihasilkan dalam 3-5 bulan mendatang. Selanjutnya, kita akan membuat laporan berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang sudah terkumpul. Kemudian, kita akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan dan menyampaikannya di _UN Ocean Conference_ ke-2 di Lisbon tahun 2020. Lalu, tentu saja kita juga akan mengajak masyarakat untuk membangun platform politik untuk menindaklanjutinya,” pungkas Erna.
Sebagai informasi, dalam kunjungan kerjanyanya ke Amerika Serikat, Menteri Susi juga memberikan kuliah umum di New York University (NYU) pada Senin (23/9). Dalam kesempatan itu, ia membagikan pengalaman Indonesia dalam mendorong perikanan berkelanjutan dan memberantas IUU Fishing. (Sumber : Humas Kerja Sama Luar Negeri)
