BERITATAPANULI.COM, Medan – Yayasan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menggugat Gubernur Sumatera Utara atas lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Kab Tapsel, Sumut.
Sidang gugatan yang memasuki agenda penyampaian keterangan saksi di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Medan terlampir dengan nomor register 110/G/LH/2018/PTIN-MDN.
Dalam hal ini, WALHI Sumut menghadirkan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.Eng.Ir. T.A. Sanny M.Sc sebagai saksi ahli.
Dalam keterangannya menyampaikan bahwa Indonesia ditekan oleh lempeng Australia. Zona merah berada di ujung Pulau Sumatera khususnya Aceh dan Sumatera Utara karena merupakan daerah patahan terbesar.
Ia kembali menuturkan, lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, berada dalam zona merah Ring of Fire Indonesia. Lokasi tersebut juga merupakan daerah sesar gempa atau Fault Line. Zona merah dalam ilmu geofisika adalah zona kritis yang seharusnya perlu dilakukan kajian detil jika ingin ada pembangunan di sana.
“Dam itu adalah bangunan yang mempunyai resiko besar, istilahnya high risk building. Jika ingin melakukan pembangunan di sana maka perlu kajian secara detil yang mencakup semua aspek seperti manusia, tata ruang, lingkungan dan alam, serta sosial,” kata Guru Besar ITB itu.
Beliau menambahkan bahwa harusnya dalam kajian Amdal, terdapat hasil kajian terkait geologi dan geofisika yang detil. Dalam dokumen ijin lingkungan atau AMDAL harusnya tercantum informasi-informasi terkait geologi dan geofisika yang detil dan informatif. Karena memang ini berimplikasi besar terhadap keseimbangan alam. Patahan atau sesar ini seperti efek domino yang jika terjadi patahan di satu daerah implikasinya akan ke daerah-daerah lain.
“Kita harus belajar dari Negara Jepang yang memang sudah lebih serius dalam menangani permasalahan ini.
Jangan nanti setelah infrastruktur dibangun, hanya dalam hitungan menit hancur semuanya karena tidak pernah dilakukan kajian-kajian geofisika. Saya sudah sampaikan itu kepada Bapak Presiden”, tambah Guru Besar ITB tersebut kepada wartawan.(*)
