BeritaTapanuli.com, Sibolga – Anggota DPRD Kota Sibolga, mengaku siap memperjuangkan hak nelayan.
Sebagaimana diungkapkan wakil ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori, kepada wartawan.
“Kami sepakat akan menyiapkan alokasi anggaran tentang asuransi nelayan.” Ujar ketua DPD partai Golkar Sibolga itu, Rabu (18/3) sekira jam 13.30 WIB, di lokasi KNTM Sibolga.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Sibolga, Jamil mengaku, sebagai koordinator didampingi ketua komisi Rivorman Saleh, sekretaris Komisi, Herman Soni Saragih, Andika Waruwu, sudah sepakat tahun 2020 menuntaskan asuransi Nelayan.
“Seluruh nelayan tradisional kami siapkan alokasi anggarannya,” tegasnya.
Tak hanya itu, bantuan alokasi juga akan diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebanyak 2000, kemudian dari Provinsi 900 ditambah 2000 dari APBD Kota Sibolga.
“Jadi totalnya ada 4900 alokasi perlindungan nelayan asuransi,” sebutnya.
Adapun sejumlah tempat diantaranya, KNTM (Komunitas Nelayan Tolong Menolong), KNPK (Komunitas Nelayan Panco Kakap) dan Komunitas Penjaring Salam Kota Sibolga.
“Kami meminta Dinas Perikanan turun langsung ke lapangan jemput bola. Kami berharap mereka tidak berkantor lagi di kantor DKP, selama satu bulan ini mereka berkantor di lapangan. Kami sudah menghubungi Kadis supaya punya komitmen. Dan Kabid turun hari ini merupakan wujud komitmen menuntaskan asuransi nelayan ini,” ucapnya.
Dari kenyataannya yang ditemukan di lapangan, kata Jamil, ternyata masih banyak nelayan yang tidak paham dan tidak mengetahui tata cara mengurus kartu nelayan ataupun kartu asuransi.
“Maka, kita berharap petugas nanti akan bagi tim menentukan hari dan jadwalnya dan menyampaikan bahwa dalam satu bulan ini tuntas pendataan,” imbuhnya.
Selain itu, Jamil menyebut, sebesar 200 juta rupiah diharapkan nantinya dapat dipergunakan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan di laut.
Kemudian, untuk nelayan di darat yang mengalami sakit, dan juga sebagainya juga ada perlindungan sesuai dengan kejadiannya.
“Maka kita berharap kepada seluruh nelayan untuk bisa membantu menginformasikan kepada nelayan-nelayan di Sibolga ini dengan syarat KTP nya harus nelayan,” pintanya.
Sementara, untuk asuransi diatas nelayan yang 30 GT, pihaknya berharap kepada Pengusaha, agar mengasuransikan seluruh ABK kapal melalui BPJS Ketenagakerjaan, PKL (Perjanjian Kerja Laut).
“Dan kebetulan ini komitmen dari ketua Komisi dan sekretaris, mereka mendorong. Dan tidak mengeluarkan ijin berlayar, ijin menangkap ikan, sebelum asuransi ini dapat diterbitkan, sebelum dapat di asuransikan mereka ABK ini. Jadi seluruh ABK kapal diatas 30 GT, harus, wajib hukumnya untuk dilindungi,” pungkasnya.
Sedangkan, untuk proses waktu asuransi tersebut dikeluarkan, Jamil mengatakan, begitu pendataan administrasi nya beres, data-datanya lengkap maka hari itu juga bisa dimasukkan di registrasi.
Sementara itu, Kabid Perikanan Kota Sibolga, Syafrizal Tanjung, mengungkapkan, pihaknya langsung turun ke lapangan dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pengurus asuransi nelayan.
“Untuk sosialisasi ini, nelayan-nelayan yang sudah terdata, kadang ada yang tidak paham, makanya kita ingatkan lagi,” katanya.
Syafrizal menjelaskan, manfaat dari Kartu Kusuka (Kartu Usaha Pelaku Perikanan) merupakan sebagai indentitas.
“Kalau dia di nelayan kita ajukan asuransinya, seperti asuransi kecelakaan. Dan mengenai nelayan yang meninggal dan tidak mendapat apa-apa, karena dia tidak mendaftar asuransi dia. Dan kartu nelayan tetap itu juga nya, tahun ke tahun kita tetap turun ke lapangan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, untuk Asuransi, meski nelayan sudah mendaftar, akan tetapi sudah dibatasi oleh Kementerian, 1 tahun, setelah itu diperpanjang oleh mandiri sendiri, dibayar ke Bank.
“Setelah itu dikeluarkan lah yang baru, kelanjutannya. Dan masyarakat kita banyak yang lupa, itulah yang sekarang kami ingatkan,” sambungnya.
Disebutkannyq, untuk biaya asuransi jika dari mandiri, itu sebesar Rp 175.000 pertahunnya.
“Itulah yang dibayarkan langsung ke Bank, dan kartu Kusuka ini langsung dari Kementerian, bukan dari kami,” ungkapnya.
Kemudian, Sekretaris KNTM Sibolga-Tapteng, Pajri Tanjung mengatakan, telah mendapat kunjungan dari DPRD dan Dinas Perikanan Kota Sibolga, yakni untuk mensosialisasikan asuransi nelayan.
Ia mengaku sedikit kecewa, karena waktu kunjungan yang begitu singkat.
“Kalau kita berpikir mereka hanya perkenalan, bukan memberikan visi misi pemerintah tentang memberikan jaminan kesehatan. Sebentar orang tu udah pergi, dan kemudian persiapan tidak ada, kemarin mereka diberikan surat, sekarang mereka sudah datang,” cetusnya.
Lanjutnya, seumpama pihaknya (KNTM) diberikan tenggat waktu selama 2 atau 3 hari, kemungkinan bisa mempersiapkan dengan cara mengumpulkan anggota-anggotanya. Sehingga bisa mendapatkan informasi secara keseluruhan.
“Tapi apapun itu bentuknya, kami ucapkan terimakasih kepada DPRD Kota Sibolga, khususnya Komisi II dan juga Dinas Perikanan Kota Sibolga,” tutupnya. (*)
