Dikabarkan, 16 Agustus Presiden Jokowi Akan Umumkan Ibu Kota Negara

  • Whatsapp
Ket. Gbr : dok. Istimewa

BeritaTapanuli.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan kota baru, menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta pada 16 Agustus 2019 mendatang.

Informasi diperoleh melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

“Iya, mudah-mudahan (akan diumumkan ibu kota baru pada 16 Agustus 2019),” ujarnya dilansir daril kompas.com.

Terkait isu tersebut, apakah presiden akan mengumumkan hal tersebut saat pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI, Moeldoko justru mengaku belum bisa memastikannya.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri-menteri terkait untuk melakukan pembahasan lebih rinci lagi terkait pemilihan ibu kota baru tersebut.

Baca juga  Penyerang Polsek Diduga Indikasi ISIS, Akhirnya Ditangani Densus 88

“Belum tahu pasti, karena kemarin perintahnya kepada para menteri untuk dilakukan analisa yang lebih dalam lagi,” kata Mantan Panglima TNI itu.

Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, juga tidak membantah serta juga tidak membenarkan soal pengumuman lokasi ibu kota baru akan dilakukan pada 16 Agustus 2019 itu.

“Nanti yang akan mengumumkan Presiden (Jokowi),” kata Bambang.” Singkat.

Dia kemudian langsung bergegas meninggalkan kantornya untuk melakukan rapat di Istana Negara, Jakarta.

Saat ini, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Baca juga  Rumah Produksi Olahan Salak Dibangun,  Walikota : Ini Momentum Pertahankan Julukan Kota Salak

Di tahap awal ibukota baru akan menampun 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun. (Sumber : Kompas.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan