Wartawan dan LSM Desak Kejari Tahan Tersangka Kasus Bappeda

498
Ket. Gbr : Kajari Sibolga Timbul Pasaribu,SH,MH di ruang Kerjanya

BERITA TAPANULI.COM (BT), SIBOLGA – Sejumlah wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sibolga- Tapteng mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga segera menahan Tersangka Kasus Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Pasalnya, penetapan tersangka telah berlaku sejak April 2018 lalu, namun ke- 3 tersangka yang ditetapkan Kejari itu, masih saja bebas berkeliaran dan belum dihadapkan ke Meja Persidangan.

Padahal kasus ini menjadi sorotan publik, khususnya di wilayah Sibolga- Tapteng, serta eksistensi dan ketegasan Kejari Sibolga selaku penegak hukum dipertaruhkan. Publik bahkan sangat menantikan ‘akhir’ dari Kasus Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng itu. Sehingga segala sesuatunya menjadi terungkap seterang- terangnya.

“Sudah 4 bulan dilakukan penetapan tersangka. Namun hingga kini,  para tersangka belum juga dilakukan penahanan. Kita nantikan ketegasan dan kelihaian Kejari Sibolga mengungkap kasus ini seterang- terangnya,” ujar Freddy Pardosi (35), Wartawan Harian Lokal Sibolga- Tapteng, Selasa (28/8/2018).

Ferry Sitohang (38), wartawan Media Online menilai dengan tidak ditahannya ke- 3 tersangka yang telah ditetapkan tersebut, hal ini bisa berdampak munculnya image atau pandangan negatif masyarakat kepada Kejari Sibolga selaku institusi Penegak hukum.

“Dengan tidak ditahannya tersangka, masyarakat akan menilai seolah- olah Kejari Sibolga tidak serius untuk mengungkap Kasus Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng. Ini bisa saja  akan menjadi image ‘preseden buruk’ untuk pengungkapan dan penegakan hukum lainnya,”sebutnya.

Desakan agar tersangka segera ditahan, juga disampaikan Sekretaris LSM Kupas Tuntas, Juan Fery Lumban Gaol. Bahkan, lembaganya akan melakukan aksi di depan Kantor Kejari Sibolga, apabila lembaga Adhyaksa tidak segera mengambil tindak tegas dan jelas kepada ke- 3 Tersangka Kasus Pembangunan Bappeda itu.

“Kita minta Kejari Sibolga segera menahan tersangka. Bahkan kita mendesak agar Kejari juga menetapkan tersangka- tersangka lainnya,” tegasnya.

“Masih ada pejabat lainnya yang terlibat dalam Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng. Jadi bukan HM, BS dan BD saja. Kami minta, agar semua yang terlibat untuk segera ditetapkan sebagai tersangka,”pintanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibolga menuturkan, pihaknya tetap konsisten mengungkap Kasus Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng seterang-terangnya. Bahkan dalam waktu dekat, lembaga Adhyaksa itu akan segera membawa kasus tersebut ke meja persidangan.

“Kami Kejari Sibolga akan selalu komitmen untuk menuntaskan Kasus Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng sampai ke Persidangan,” ujar Kajari Sibolga, Timbul Pasaribu,SH,MH saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Selasa (28/8/2018).

Menurut orang nomor satu Lembaga Adhyaksa Sibolga itu, saat ini kasus tersebut masih dalam Tahap Pemberkasan akhir. Yakni, proses sebelum diambil langkah hukum sesuai ketentuan Standart Operational Prosedur (SOP) penanganan tersangka.

“Saya harapkan rekan- rekan wartawan dan LSM bersabar. Saya mengerti tuntutan wartawan dan LSM untuk segera melakukan penahanan, adalah hak dari penyidik. Langkah- langkah itu akan kita pikirkan, dan mungkin ke depan dapat dilihat tindakan- tindakan apa yang kita lakukan,” terang Timbul.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Sibolga menetapkan HM, BS dan BH sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng. Proyek yang menelan Anggaran dana sebesar Rp. 4.232.027.398,- itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2015. Tender proyeknya dimenangkan PT Cipta Nusantara. Proyek itu dikerjakan mulai akhir Tahun 2015 dan selesai awal Tahun 2016. Namun usai dikerjakan, Kantor Bappeda Tapteng itu mengalami kerusakan yang cukup signifikan.

“Kami melihat banyak penyimpangan. Bukti yang tidak bisa dibantah yaitu, kondisi bangunan yang semakin lama semakin miring (turun). Berdasarkan hasil penyelidikan tim Kejari Sibolga, didapatkan kesimpulan bahwa Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng tersebut cukup kuat indikasi aroma tindak pidana korupsi,” ucap Kajari, saat menggelar Konfrensi Pers di Kantor Kejari Sibolga, Selasa (24/4/2018) lalu. (SAM)