“Pengawas” yang harus “Diawasi”

20

BERITATAPANULI.COM (BT), SIBOLGA – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu implementasi dari proses berdemokrasi di Indonesia.

Keterlibatan seluruh elemen bangsa pada proses ini (Pemilu), menjadi daya tarik tersendiri, hingga perhelatan pesta rakyat ini selalu menjadi topik hangat (trending topic) mulai dari tingkat warung kopi hingga ke tingkat elite politik, tak terkecuali perhelatan pemilu kepala daerah seperti Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu).

Kendati pelaksanaan Pilgubsu ini baru akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang, namun genderang pesta rakyat itu sudah mulai di tabuh. Hampir di setiap daerah di Sumatera Utara (Sumut), “promo” bakal calon (Balon) gubernur dan wakil gubernur Sumut sangat mudah di temui, mulai dari spanduk, baliho hingga sticker di mobil penumpang umum, menjadi sasaran balon gubernur dan wakil gubernur Sumut ini.

Terlepas dari promo dengan menjual sejumlah kelebihan balon kepada masyarakat, dipastikan semua pihak menginginkan pelaksanaan Pilgubsu berjalan aman dan lancar, tanpa ada kecurangan- kecurangan dalam proses pelaksanaan demokrasi itu, dan hingga akhirnya proses itu (Pilgubsu) melahirkan pasangan pemimpin yang menjadi pilihan rakyat dan mampu mengangkat harkat pembangunan secara menyeluruh untuk kemajuan dan kesejahteraan Sumut.

Tak dapat dipungkiri, persoalan pelanggaran dan kecurangan dalam setiap proses perhelatan pemilihan kepala daerah selalu saja muncul. Tidak diawal ataupun di akhir, persoalan kecurangan ini telah menjelma sebagai “target strategi” untuk menggagalkan hasil pilkada, atau setidaknya hasil pilkada itu tidak lagi murni pilihan rakyat tetapi menjadi satu keputusan proses peradilan.

Seharusnya persoalan-persoalan pelanggaran dan kecurangan dalam perhelatan pesta rakyat ini tidak akan terjadi bila semua fungsi penyelenggara dan pengawasan Pemilu itu berjalan dengan baik dan maksimal, sebab kita memiliki sejumlah pengawas (Pemilu) mulai dari tingkat pusat (Bawaslu) hingga tingkat desa atau kelurahan (Panwaskel), namun pelanggaran dan kecurangan itu tetap saja mewarnai setiap perhelatan pesta rakyat itu.

Adakah sistem yang salah atau mungkin “penjalan” sistem pengawasan tersebut yang salah ?

Kita tidak boleh menutup mata, karena untuk memberhasilkan perhelatan pesta rakyat (Pilkada) semua unsur harus terlibat untuk mengawasinya.

Tidak cukup mengandalkan pengawasan dari Bawaslu, Panwas, Panwascam hingga Panwaskel, sebab tak dapat juga dipungkiri, dari pelaksanaan pemilu di sejumlah daerah justru “Pengawas” yang harus “Diawasi”

Namun sepertinya perlu dilakukan kajian ulang dalam menempatkan (mendudukkan) orang-orang yang kapabel untuk menjadi pengawas pesta demokrasi, tidak hanya mapan dalam hal intelektual tetapi harus mapan dalam hal akhlak atau moralitas, sebab beban yang emban pengawas sangatlah berat dalam mengawal dan mengawasi proses pesta demokrasi.

Namun hendaknya tugas pengawasan itu tidak seutuhnya dibebankan kepada pengawas pemilu, tetapi sebagai bagian bangsa ini, seluruh rakyat juga tak luput dari bagian pengawasan itu, guna melahirkan pemilu yang berkualitas, jujur dan adil.

Oleh : Thomson R. Pasaribu (red)