Pengamat Politik Harapkan KPU Tinjau Ulang Kebijakan Baru

21

BERITATAPANULI. COM, Padangsidimpuan – Komisi Pemilahan Umum (KPU) Republik Indonesia  mengeluarkan peraturan tahun 2018 baru – baru ini, bahwa penyandang disabilitas mental (gangguan Jiwa) bisa ikut memilih calon Presien dan Wakil Presiden dan calon legislatif pada pemilu 2019 nanti.

Sementara pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik (Fisipol) Soritua Ritonga, kepada beritatapanuli.com, menanggapi hal ini menyampaikan pengidap gangguan jiwa tidak wajar diberikan hak suara untuk memilih, karena ini bisa merusak citra dan nilai – nilai demokrasi, terangnya saat di jumpai di ruannya Kamis (29/11/2018).

Soritua lebih menjelaskan, bagaimana seseorang itu bisa menentukan pilihan sementara kondisi kejiwaan seseorang itu tidak sehat dan dalam keadaan tidak sadar.

Berbanding terbalik dengan Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan pasien dengan gangguan jiwa bisa menentukan hak pilih dengan syarat diwajibkan menyertakan surat keterangan Dokter saat akan memberikan suaranya.

“Keputusan yang diambil oleh KPU ini sangat berdampak buruk pada citra demokrasi jika orang pengidap gangguan jiwa masih dipaksakan untuk ikut memilih,” terang Soritua.

Ia melanjutkan, dirinya sangat tidak setuju jika orang dengan gangguan jiwa ikut memilih.

” Saya berharap KPU harus melakukan pengkajian ulang kembali tentang peraturan yang baru ini,  karena bertentangan dengan aspek kewarasan pemilu.

“Janganlah kita bebani penyandang gangguan jiwa untuk memilih, mereka kan harus disembuhkan dan perlu perawatan,” tandas Soritua, ketika diwawancarai

Soritua juga menjelaskan bahwa
memang semua warga negara berhak untuk memilih atau dipilih. Namun dalam kalimat hak sebagai warga negara itu ada persyaratan untuk terpenuhinya hak tersebut.

“Berhak itu kepada siapa dulu, ada persyaratannya, semua warga berhak untuk dipilih dan memilih, tetapi tidak semua orang bisa memilih, ada persyaratannya. Salah satunya adalah usia diatas 17 tahun kemudian harus sehat jasmani dan rohani atau mentalnya, namun jika penyandang disabilitas mental ini ikut menentukan hak pilihnya kemudian mereka ada surat pernyataan dari Dokter, apa bisa itu dijamin bahwa mereka itu benar – benar sembuh dan bisa dipertanggung jawabkan  tegasnya,” lanjutnya menjelaskan.

Kemudian Soritua meminta agar KPU selektif dalam membuat suatu keputusan agar nanti nilai – nilai demokrasi itu bisa lebih baik untuk kedepannya dan tidak merusak citranya.

“KPU harus selektif dulu dalam membuat keputusan, coba kita berfikir dulu, orang – orang yang duduk di KPU itu yang pilih siapa? yang pilih mereka kan orang – orang yang waras juga, makanya mereka dipercayakan untuk menjalankannya” ungkap Dekan UMTS ini.

Ia berpesan agar dalam menentukan pilihan pada saat pemilu 2019 nanti masyarakat harus lebih jeli dan selektif dalam memilih pemimpin maupun wakil rakyat nanti.

Kita menghimbau dan berpesan kepada masyarakat harus lebih selektif dalam menentukan pilihannya nanti, karena ini menyangkut masa depan yang sangat panjang, jangan hanya memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan melihat dan terpengaruh dari tampangnya saja” pungkasny mengakhiri.(RL/BT)