KPU Kota Padangsidimpuan Temukan Sebanyak 836 Orang Tunagrahita jelang Pemilu 2019

17

BERITATAPANULI. COM, Padangsidimpuan – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, calon legislatif, serta calon DPD tahun 2019 ini menjadi polemik, pasalnya peraturan tersebut memberikan kesempatan kepada  penyandang disabilitas mental yang bisa menetukan hak pilihnya, hal ini menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Peraturan KPU mengajak penyandang disabilitas mental atau tunagrahita boleh memilih, tetapi dalam artian bukan orang yang sakit jiwa seperti yang kita jumpai dipasar atau dipinggir jalan, tetapi mereka yang memiliki identitas dan dapat dibuktikan dengan kartu keluarga” jelas Nurhamidah kepada Beritatapanuli. com  diruang kerjanya, Jumat, (07/12/2018).

Ia menjelaskan, telah melakukan pendataan melalui pelaksanaan  Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang disesuaikan dengan kartu keluarga. Bahkan untuk DPT penyandang disabilitas mental yang sudah di dapatkan datanya secara global berjumlah 836 orang, bebernya.

Dalam hal ini KPU menghimbau masyarakat untuk selalu teliti dalam menerima sebuahinformasi, sehingga falid dan dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam hal ini pihak KPU Kota Padangsidimpuan melalui bagian divisi partisipasi masyarakat dan SDM Nurhamidah menjelaskan praturan tersebut memang benar, tetapi dalam artian memiliki syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan pada peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Kemudian Nurhamidah juga mengatakan bahwa yang dimaksud gila atau disebut disabilitas mental itu ada 4 macam yaitu tunagraha, tunadasa, tunarungu dan tunagrahita sementara untuk tunagrahita itu ada 24 item diantaranya, autis, keterbelakangan mental, hiperaktif dan  sakit jiwa.

Dijelaskan Nurhamidah lagi sebenarnya KPU itu tidaklah mendata orang gila yang dipinggir jalan, tetapi PPS itu bertugas mendata kerumah – rumah siapa yang terdaftar di Kartu keluarga (KK) dan itulah yang akan dimasukkan kedaftar pemilih tetap (DPT) dan bukan orang yang sakit jiwa dipinggir jalan yang tidak memiliki identitas.

Setelah kita melakukan pendataan dilapangan dan informasi ini telah viral sehingga jadi bahan perbincangan, kebanyakan masyarakat yang memiliki keluarga penyandang tunagrahita tidak memberikan datanya dan pihak keluarga juga tidak mengizinkan mereka yang penderita tunagrahita ini ikut untuk memilih nanti” ucapnya.

Disamping itu, para disabilitas mental atau tunagrahita ini, jikapun  mereka ingin memberikan hak suaranya nanti itu harus melalui prosedur ikut peraturan dimana sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, mereka itu harus berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP” cetusnya.

Terakhir Nurhamidah berpesan agar dalam melaksanakan pemilu nanti agar mengaktifkan kembali keberadaan kita sebagai warga negara serta meningkatkan partisipasi untuk memilih, karena siapapun yang kita pilih itulah nanti yang akan menetukan masa depan kita dan juga bangsa ini. Pungkasnya.(RL/BT)