Kementerian PPPA Sampaikan Kemajuan Peranan Perempuan Indonesia di Thailand

8

BERITATAPANULI.COM, Bangkok – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, menyampaikan posisi perihal kemajuan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Sebagaimana mewakili Indonesia dalam sidang Commision on the Status of Women atau CSW ke-63 yang akan digelar pada 11-22 Maret 2019 di New York, sejumlah perwakilan negara di kawasan Asia-Pasifik menggelar rapat persiapan di Bangkok, Thailand Rabu (13/02).

Sejumlah agenda pertemuan membahas tentang sistem perlindungan sosial, layanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang merupakan isu utama CSW ke-63.

“Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini tampak pada kemajuan di bidang strategis yang turut mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Data kami menunjukkan selama enam tahun terakhir, presentasi perempuan sebagai pegawai negeri meningkat 49,31% di Indonesia. Artinya angka partisipasi kerja perempuan yang meningkat. Disamping itu, angka harapan hidup serta angka harapan lama sekolah perempuan juga mengalami peningkatan khususnya dalam 10 tahun terakhir,” terang Menteri Yohana.

Capaian tersebut menurut Menteri Yohana, merupakan buah dari upaya Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Strategi Pengarusutamaan Gender dan diperkuat melalui berbagai kebijakan teknis di semua sektor pembangunan. Namun demikian sejumlah hambatan dan tantangan masih  tetap dialami Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan.

Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok merupakan agenda untuk berbagi pengalaman terbaik terkait pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan selama setahun terakhir. Disamping juga untuk mendengar perspektif pentingnya meningkatkan koherensi dan keterkaitan antara sistem perlindungan sosial, pemberian layanan publik dan infrastruktur berkelanjutan untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Kawasan Asia Pasifik. Perspektif kemudian akan dirumuskan kedalam rekomendasi yang akan disampaikan dalam sidang CSW ke-63. Dalam peremuan tersebut, Menteri Yohana juga didaulat menjadi pimpinan dalam 2 sesi berbeda. (BT)