Kemen PPPA Gelar Mediator Guna Menciptakan Komunikasi Positif, Menekan Konflik

14

Berita Tapanuli (BT), Bogor (9/9) – Dalam memecahkan setiap persoalan ditengah berbagai kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan dan anak pada dasarnya akan menimbulkan dampak sengketa didalamnya semakin meningkat.

Oleh karena itu, pemahaman dalam penanganan kasus persengketaan atau
konflik perlu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang berdampak positif.
Pendekatan bijak yang mengaktualisasikan nilai-nilai musyawarah mufakat secara
optimal dikenal dengan istilah mediasi.

Seyogyanya mediasi dapat membiasakan para pihak yang berkonflik untuk
menggunakan rasionalitasnya, empatinya serta menghentikan kebiasaan berkonflik
dengan cara kekerasan.

Vennetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA
dalam Kegiatan Pelatihan Mediasi Bersertifikat Bagi Unsur Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD)/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
di Provinsi/Kabupaten/Kota, di Hotel Onih, Bogor turut serta menyampaikan
bahwa, proses mediasi yang baik akan menghasilkan suatu kristalisasi
permasalahan yang dapat diterima oleh para pihak.

“Mediasi berperan memulihkan jaringan hubungan sosial dan dapat merubah
konflik menjadi suatu kerjasama. Namun, dalam praktiknya mediasi membutuhkan
seorang mediator yang handal dan kompeten. Untuk itu, Kemen PPPA
menyelenggarakan pelatihan ini dengan harapan dapat membentuk karakter mediator
yang handal khususnya dalam penanganan persengketaan atau konflik pada
perempuan dan anak,” ujarnya.

Masih lanjutnya, “Saya berharap dengan adanya kegiatan Pelatihan Mediasi
Bersertifikat bagi UPTD/P2TP2A Di Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat menghasilkan
para mediator yang handal dan kompeten dalam menangani kasus sengketa yang
melibatkan perempuan dan anak. Terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada para
peserta, para fasilitator dari Pusat Mediasi Nasional dan narasumber atas
kerjasamanya dalam melakukan pelatihan ini. Mari bersama kita wujudkan
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui peran
mediator yang kompeten dalam UPTD/P2TP2A,” tutup Vennetia.

Sementara,  Asisten Deputi Bidang
Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT, Ali Khasan menambahkan tujuan dari
kegiatan pelatihan mediator yakni memahami kasus dalam mediasi, meningkatkan
kemahiran para mediator UPTD/P2TP2A, memperkenalkan konsep mediasi dan
menyampaikan semua substansi keahlian bagi para mediator serta meningkatkan
kompetensi para mediator UPTD/P2TP2A dalam menangani perkara sengketa.

“Pelatihan ini dilaksanakan selama 8 hari, masing-masing peserta diminta
untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengimplementasikan ilmu yang
didapat dari pelatihan ini pada masing-masing unit kerja selama 2 tahun tanpa
dimutasikan. Adapun hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah dapat
menghasilkan petugas mediasi bersertifikat sebanyak 30 orang untuk angkatan
kedua, memberikan wawasan baru kepada para petugas mediasi dan memahami
penerapan berbagai model dan proses mediasi yang sensitif gender,” pungkas Ali
Khasan. (*/Kemen PPPA)