Dirjen Perikanan Tangkap : Sibolga Harus Kembali Menjadi Kota Ikan

23
Dirjen Perikanan Tangkap Ir R Sjarief Widjaja,PhD,Frina saat di Aula Nusantara Kantor Walikota Sibolga.

BERITA TAPANULI.COM (BT), SIBOLGA – Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Ir R Sjarief Widjaja,PhD,Frina menyampaikan, Kota Sibolga akan dikembalikan kejayaannya, menjadi Kota ikan kembali.

Hal itu disampaikannya saat pertemuan dengan sejumlah Tokoh Nelayan di aula Nusantara, Kantor Walikota Sibolga, Senin sore (12/3).

“Sibolga harus kembali menjadi Kota ikan. Caranya, kita sudah mendorong nelayan tradisional untuk membangun kesehatan dan kesuburan lautnya. Pesisir harus kita perbaiki, baik rumah ikan, mangrove serta menumbuhkan rumah ikan,” ujar Dirjen Tangkap di Kantor Walikota Sibolga.

Ia juga menuturkan, bagi nelayan yang masih menggunakan pukat Trawl akan didorong, dikumpulkan dan dicari solusi mengganti alat tangkapnya menjadi Non Trawl secepat mungkin. Sehingga dengan alat tangkap tersebut tidak mengganggu atau membebani.

“Kita sepakat untuk menyelesaikan Pukat Trawl dengan tanpa membebani dari bisnisnya masing- masing,” terang Sjarief.

Mengenai perubahan tersebut, anggaran untuk kapal ukuran 10 GT (Kecil) seluruh biayanya akan diganti oleh APBN, tetapi 10- 30 GT (Besar) akan dikoordinasikan dengan pihak Perbankan untuk diberikan kemudahan. Tentunya dengan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga dapat mengganti alat tangkap yang baru.

“Kita juga akan menyentuh bagian usaha ikan asin. Baik itu belah ikan serta bisnis perikanan lainnya, akan kita dorong dengan Koperasi. Sehingga bisa mengembangkan usahanya,” imbuhnya.

Dirjen juga menuturkan, dengan adanya pemakaian alat tangkap pukat Trawl selama ini, sudah mengganggu kehidupan hayati laut. Untuk itu, diambil upaya untuk melindungi hayati laut tersebut.

Sementara Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk,MM menambahkan, Pengusaha Pemilik Pukat Trawl (Pukat Ikan) akan membuat perencanaan usaha bisnis. Baik itu pembuatan kapal, penggantian pukat, manajemen karyawan, cost produksi, serta manajemen bisnisnya. Selanjutnya, Dirjen Perikanan Tangkap akan memfasilitasi dengan berbagai sumber yang ada.

“Aturan yang dibuat Pemerintah pasti bukan untuk menyengsarakan rakyat. Tapi meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan sumber daya perikanan. Bagaimana alat tangkap yang dilarang tidak lagi muncul, yakni dengan cara mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan,” pungkas Walikota. (Redaksi/BT)